Mau Tidak Mau Harus Mau Jadi Peserta BPJS

KM, Woja/Saneo – Untuk menjadi peserta BPJS, masyarakat diharuskan untuk melampirkan Nomor Induk Keluarga, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Proses untuk mengurus kartu BPJS ini dinilai memberatkan masyarakat karena dalam satu Keluarga diharuskan dan diwajibkan untuk menjadi peserta BPJS. Dan dalam proses penbayaran setiap bulannya dalam satu keluarga juga harus dibayarkan.

Tidak hanya itu, untuk mejadi peserta BPJS dan masyarakat yang tidak mampu untuk membayar semua keluarganya, masyarakat akan melakukan pembuatan Kartu Keluarga pada Dinas Duckcapil. Terkait masalah tersebut, PLH BPJS Cabang Dompu Jaenidun yang ditemui dikantornya membanrkan hal tersebut, menurutnya, untuk mengurus Kartus BPJS, masyarakat harus menyerahkan NIK, KK, KTP dan Pas Foto. “Itu adalah persyaratannya, dan akan menjadi data Nasional, kalau tidak dilampirkan NIK nya dikhawatirkan akan terjadi dobel datanya,” teragnya saat ditemui media ini Rabu (17/09/2015) siang kemarin.

Jaenudin juga mengatakan, Satu Kepala keluarga harus masuk semua dalam BPJS untuk menjadi peserta BPJS, berikut tanggungan iyuran pembayaran setiap bulan harus dibayar dalam satu KK, ketentuan tersebut, jelas Jaenudin, karena bedasarkan UU nomor 24 tahun 211 dan dipertgas dengan Perpres nomor 11 tahun 2013 diamana dalam pasal tersebut disampaikan tambahnya, bahwa peserta  mandiri dalam satu keluarga harus menjadi peserta BPJS dan juga dalam peraturan Pemerintah lanjutnya, pada tahun 2019 masyarakat Indonesia sudah tercover semua sebagai peserta BPJS.

sementara itu, ada beberapa keluarga yang tidak mampu mebayar iyuran satu keluarganya, namun untuk tetap menjadi peserta BPJS, Keluarga terpaksa harus membuat KK baru. Menanggapi masalah tersebut, PLH BPJS Cabang Dompu tersebut mengatakan hal itu tidak diperbolehkan. Dikatanya seprti itu, karena SOP pembuatan KK tidak terpenuhi. “Kalau hal itu tidak diperbolehkan , karena tidak ada dalam aturan, dan BPJS hanya melayani sesuai dengan KK, kalau tidak mampu masyarakat harus melaporkan kepada Dinas Sosial,” tegasnya.

Disingung peraturan untuk menjadi peserta BPJS sangat memberatkan masyarakat yang tidak mampu, Jaenudin mengatakan, pihaknya hanya menjalankan regulasi, karena pihaknya juga bukan pembuat kebijakan dan kebijakan yang buat adalahj Pemerintah Pusat. “Kami hanya menjalankan rewgulasinya, itu adalah urusan pe,erintah pusat yang membuat kebjikan,” tandasnya. (Faruk). [] - 05

 

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru