Desa Bingung, Persyaratan DD dan ADD Dipersulit

Lombok Utara - Banyaknya Desa yang bingung dalam mengurus Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) serta bagi hasil pajak, dinilai cukup wajar, karena semua persyaratan  selalu dipersulit, karena harus diawali dengan pembuatan proposal.

Penilaian tersebut diungkapkan camat Kayangan Kabupaten Lombok Utara, Tresnahadi, S.Pt dalam rapat evaluasi DD dan ADD yang berlangsung di aula kantor Bupati Lombok Utara, 23/11/15.

Kaitannya dengan hal itu, kata Tresnahadi, pemerintah perlu memberikan kemudahan, artinya cukup dengan Peraturan Desa, artinya  tidak perlu ada laporan tahap pertama, dan tahap  kedua serta tahap ketiga. "Saya rasa cukup laporannya melalui LKPJ saja sehingga Desa bisa cepat untuk membuat usulan dan pekerjaannya", katanya.

Sementara ketua Asosiasli Kepala Desa (AKAD) KLU, Jauhari mengaku, banyaknya desa yang tidak mampu mengejar sisa waktu pelaporan DD, ADD dan bagi hasil pajak, karena disebabkan Perda KLU dan pentunjuk teknis pengelolaan ADD terbit bulan April 2015.

Akibatnya, banyak desa yang merasa terdesak dan bingung untuk membuat proposal, karena masing-masing anggaran seperti DD, ADD dan bagi hasil pajak proposalnya berbeda-beda, sementara masing masing desa ini punya permasalahan yang berbeda beda demikian juga dengan Mitra Kerjanya di Desa seperti sekretaris Desanya yang sudah lanjut usia sudah tidak mampu lagi untuk mengurus dan membuat laporan baik DD, ADD dan bagi Hasil Pajak.

"Kan waktunya tinggal 20 hari lagi kalau tidak bisa cair tahap ke tiga, maka akan menjadi silpa, sehingga kami mohon agar Sekdes Desa gondang agar di tarik ke Kabupaten atau di pensiunkan sehingga kami bisa mengangkat Sekdes baru yang bukan dari Kalangan PNS", kata Jauhari yang juga menjadi kepala desa Gondang ini.

Asisten I  KLU H. Holidi menyampaikan bahwa tahun 2016 yang melaksanakan DD, ADD dan bagi Hasil pajak bukan Lagi  Pelaksana Tehnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD ) melainkan Tim Pengelola Kegiatan ( TPK ) yang pengelolanya boleh dari luar perangkat Desa. Selanjutnya mengenai Pendamping Desa saat ini yang sudah lulus baru 10 Orang se Lombok Utara itu artinya satu orang Pendamping Desa mengurus masing masing 3 Desa,

H. Holidi mengharapkan kepada semua Kepala Desa agar betul betul dipercepat dalam membuat laporan tahap kedua, sehingga sebelum tanggal 15 Desember 2015 semua sudah selesai. Jika tidak, maka akan menjadi silpa tidak bisa di ambil dan akan menjadi hutang, dan tentu yang rugi adalah Desa itu sendiri. (sk/primadona) - 05

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru